Perda SDA Prov Banten

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR   15  TAHUN 2008
TENTANG IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang      :   a. bahwa pengelolaan irigasi merupakan salah satu faktor pendukung bagi keberlanjutan pembangunan pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;

b. bahwa  Pemerintah  telah  mencanangkan  pokok-pokok pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif sejalan dengan penerapan paradigma baru di bidang otonomi daerah, maka perlu mengambil langkah nyata sebagai tindak lanjut proses otonomi daerah di Provinsi Banten;

c. bahwa perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan hakekat pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat, maka perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya perlu dilibatkan dalam pengelolaan irigasi guna mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri;

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada  huruf  a,  b,  dan  c,  perlu  membentuk    Peraturan Daerah tentang Irigasi;

Mengingat          :     1.   Pasal  18 ayat (6) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang- Undang Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960  Nomor  104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3.   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   1997   tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6.   Undang-Undang     Nomor     41     Tahun     1999     tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia  Nomor  3888)  Jo.  Undang-Undang  Nomor  19
Tahun   2004   tentang   Penetapan   Peraturan   Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor
4412);
7.   Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2004  tentang  Sumber
Daya  Air  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2004  Nomor  32,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang   Nomor   10   Tahun   2004   tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
9.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
10. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
124,  Tambahan  Lembaran  Negara   Republik  Indonesia
Nomor 4436);
12. Undang-Undang     Nomor     32     Tahun     2004     tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara    Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor  125, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4437)  sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

– 2 –
13. Undang-Undang     Nomor     33     Tahun     2004     tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor  126, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4438);

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor    68,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 4725).

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

16. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1999  tentang Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3848);

17. Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  1999  tentang Perusahaan   Umum   (Perum)   Jasa   Tirta   II   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3732);

18. Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2001  tentang Pengelolaan  Kualitas  Air  dan  Pengendalian  Pencemaran Air  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2001
Nomor   153,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 4161);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
158,  Tambahan  Lembaran  Negara   Republik  Indonesia
Nomor 4587);

20. Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor  165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2006  tentang
Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor    46,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 4624);

22. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007     tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

– 3 –
23. Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2008     tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Lembaga Pengelola Irigasi Provinsi dan Kabupaten/Kota;

25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 298/HMK.02/2003 tentang Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten/Kota;

26. Peraturan       Menteri       Pekerjaan       Umum       Nomor
30/PRT/M/2007  tentang  Pedoman  Pengembangan  dan
Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipasif;

27. Peraturan       Menteri       Pekerjaan       Umum       Nomor
31/PRT/M/2007   tentang   Pedoman   Mengenai   Komisi
Irigasi;

28. Peraturan       Menteri       Pekerjaan       Umum       Nomor
32/PRT/M/2007     tentang     Pedoman     Operasi     dan
Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

29. Peraturan       Menteri       Pekerjaan       Umum       Nomor
33/PRT/M/2007      tentang     Pedoman     Pemberdayaan
P3A/GP3A/IP3A;

30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hidrologi (Lembaran Daerah Tahun
2003 Nomor 20, Seri E);

31. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengembangan Pemanfaatan Air (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 21, Seri E);

32. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Banten  (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 22, Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan      :     PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

– 4 –
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.  Daerah adalah Provinsi Banten;

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3.   Gubernur adalah Gubernur Banten;

4.   Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten.;

5.   Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi
Banten;

6.  Dinas   Teknis   terkait   adalah   instansi   pemerintah   yang   berperan   dan mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengendalian dan pengelolaan irigasi;

7.  Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten;

8.   Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten;

9.  Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Banten;

10. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat;

11. Sumber  Air  adalah  tempat  atau  wadah  air  alami  dan/atau  buatan  yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah;

12. Air  irigasi  adalah  semua  air  yang  terdapat  di  atas  maupun  di  bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan untuk keperluan air irigasi;

13. Irigasi  adalah  usaha  penyediaan,  pengaturan,  dan  pembuangan  air  irigasi untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak;

14. Sistem   irigasi   meliputi   prasarana   irigasi,   air   irigasi,   manajemen   irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia;

15. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu,   jumlah,   dan   mutu   sesuai   dengan   kebutuhan   untuk   menunjang pertanian dan keperluan lainnya;

16. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi;

17. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder;

18. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier;

19. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan;

– 5 –
20. Pembuangan  air  irigasi,  selanjutnya  disebut  drainase,  adalah  pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu;

21. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;

22. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberiaan, penggunaan, dan pembuangan air irigasi;

23. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri  dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya;

24. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi- sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapnya;

25. Cekungan   air   tanah   adalah   suatu   wilayah   yang   dibatasi   oleh   batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung;

26. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya;

27. Saluran irigasi  air  tanah adalah bagian  dari  jaringan  irigasi  air  tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi;

28. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa;

29. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan  air  irigasi  dalam  petak  tersier  yang  terdiri  dari  saluran  tersier, saluran kuartet dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuartet, serta bangunan pelengkapnya;

30. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air;

31. Perkumpulan  Petani  Pemakai  Air  yang  selanjutnya  disebut  P3A  adalah kelembagaan pengelola irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan atau petak tersier atau desa, yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat petani;

32. Gabungan   Petani   Pemakai   Air   yang   selanjutnya   disebut   GP3A   adalah kelembagaan pengelola irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan jaringan irigasi sekunder yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat petani;

33. Induk Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan pengelola irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan jaringan irigasi primer atau satu daerah irigasi yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat petani;

– 6 –
34. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi   P3A/GP3A/IP3A maupun  petani  lainnya  yang  belum  tergabung  dan/atau  tidak  tergabung dalam organisasi P3A/GP3A/IP3A;

35. Komisi  Irigasi  Provinsi  adalah  lembaga  koordinasi  dan  komunikasi  antara wakil Pemerintah Daerah, wakil P3A tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi di Daerah dan wakil Komisi Irigasi Kabupaten/Kota yang di wilayahnya terdapat jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;

36. Komisi Irigasi Kabupaten/Kota adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten/Kota, wakil P3A tingkat daerah irigasi dan wakil pengguna jaringan irigasi di Kabupaten/Kota;

37. Forum  Koordinasi Daerah  Irigasi  adalah  sarana  konsultasi  dan komunikasi antara   wakil   P3A/GP3A/IP3A,   wakil   pengguna   jaringan,   dan   wakil Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi;

38. Pengembangan  jaringan  irigasi  adalah  pembangunan  jaringan  irigasi  baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;

39. Pembangunan jaringan  irigasi  adalah  seluruh kegiatan  penyediaan  jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya;

40. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi;

41. Pengelolaan    jaringan    irigasi    adalah    kegiatan    yang    meliputi    operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;

42. Operasi    jaringan    irigasi    adalah    upaya    pengaturan    air    irigasi    dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi;

43. Pemeliharaan  jaringan  irigasi  adalah  upaya  menjaga  dan  mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya;

44. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;

45. Pengelolaan  aset  irigasi  adalah  proses  manajemen  yang  terstruktur  untuk perencanaan  pemeliharaan  dan  pendanaan  sistem  irigasi  guna  mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin;

46. Forum koordinasi daerah irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan petani pemakai air, petugas pemerintah daerah, serta pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama;

– 7 –
47. Komisi  irigasi  provinsi  adalah  lembaga  koordinasi  dan  komunikasi  antara wakil pemerintah provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Irigasi dikelola berdasarkan asas partisipatif, berwawasan lingkungan, kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian,  transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 3
Irigasi dikelola untuk mengatur pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah secara efisien dan efektif, terarah dan berkelanjutan, serta mengutamakan kepentingan petani.

Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4
(1) Irigasi  berfungsi  mendukung  produktivitas  usaha  tani  guna  meningkatkan
produksi  pertanian  dalam  rangka  ketahanan  pangan  serta  meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

(2) Pengaturan irigasi dalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai pedoman bagi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Irigasi.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 5
Wewenang dan Tanggungjawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

a.   menetapkan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan nasional dengan mempertimbangkan kepentingan provinsi sekitarnya;

b.  melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;

– 8 –
c.   melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;
d. memberi  rekomendasi  teknis  kepada  pemerintah  kabupaten/kota  atas penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah lintas kabupaten/kota untuk irigasi;

e. memfasilitasi     penyelesaian     sengketa     antarkabupaten/kota     dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;

f.   menjaga  efektivitas,  efisiensi,  dan  ketertiban  pelaksanaan  pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;

g.  menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;

h. memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada pemerintah kabupaten/kota;

i.  memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;

j.    membentuk komisi irigasi provinsi;
k. bersama dengan provinsi yang terkait dapat membentuk komisi irigasi antarprovinsi; dan/atau

l. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota.

Pasal 6

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

a.   melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
b.  menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan/atau

c.   memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Pasal 7

Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah dan/atau pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan.

Pasal 8

(1) Dalam    hal    pemerintah    daerah    belum    dapat    melaksanakan    sebagian wewenangnya sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  b  dan  huruf  c, pemerintah  daerah  dapat  menyerahkan  wewenang  tersebut  kepada Pemerintah.

– 9 –
(2) Wewenang  yang  dapat  diserahkan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan atau rehabilitasi sistem irigasi.

(3) Pelaksanaan  penyerahan  sebagian  wewenang  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dilakukan  berdasarkan  usulan penyerahan  dari  pemerintah  daerah kepada Pemerintah yang disertai dengan alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan/atau finansial.

(4) Pemerintah    daerah    dan    Pemerintah    membuat    kesepakatan    mengenai penyerahan wewenang pemerintah daerah kepada Pemerintah.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah dapat menerima penyerahan wewenang dari Pemerintah Kabupaten/Kota  untuk  melaksanakan  pengembangan  sistem  irigasi  primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota, dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota belum dapat melaksanakannya.

(2) Pemerintah Daerah dapat menerima penyerahan wewenang dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha, dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota belum dapat melaksanakannya.

(3) Wewenang yang  dapat  diterima  dalam penyerahan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi sistem irigasi.

(4) Pelaksanaan  penerimaan  sebagian  wewenang  sebagaimana  dimaksud  pada ayat   (1)   dan   ayat   (2)   dilakukan   berdasarkan   usulan   penyerahan   dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah yang disertai dengan alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan/atau finansial.

(5) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi atas usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Daerah dapat menyatakan menerima, baik sebagian maupun seluruhnya, atau tidak menerima usulan penyerahan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota.

(7) Dalam  hal  Pemerintah  Daerah  menerima  usulan  penyerahan  sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota membuat kesepakatan mengenai penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah.

(8) Dalam    hal    Pemerintah    Daerah    tidak    menerima    usulan    penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah meneruskan usulan penyerahan wewenang yang tidak diterimanya kepada Pemerintah.

(9) Dalam    hal    Pemerintah    Daerah    tidak    menerima    usulan    penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pemerintah Daerah, Pemerintah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota membuat kesepakatan mengenai penyerahan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah.

– 10 –
Pasal 10

Pemerintah daerah wajib mengambil alih pelaksanaan sebagian wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam hal:

a. pemerintah  kabupaten/kota  tidak  melaksanakan  sebagian  wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sehingga dapat membahayakan kepentingan umum; dan/atau

b.  adanya sengketa antar kabupaten/kota.

BAB IV

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI Pasal 11
(1) Pengembangan   dan   pengelolaan   sistem   irigasi   diselenggarakan   secara
partisipatif,  terpadu,  berwawasan  lingkungan,  transparan,  akuntabel  dan berkeadilan.

(2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di seluruh daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan mengutamakan kepentingan serta peran masyarakat petani.

(3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh Badan Usaha, Badan Sosial atau Perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peran serta petani.

Pasal 12

(1) Pengembangan      dan      pengelolaan      irigasi      diselenggarakan      dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dengan melibatkan perkumpulan petani pemakai air dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan irigasi.

(2) Untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemberdayaan petani pemakai air secara sistematis, terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 13

(1) Untuk  menjamin  terselenggaranya  pengembangan  dan  pengelolaan  irigasi yang  efisien  dan  efektif  serta  dapat  memberikan  manfaat  yang  sebesar- besarnya kepada masyarakat petani, dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air.

(2) Pendayagunaan  sumber   daya   air  sebagaimana  dimaksud  pada   ayat   (1)
didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan dan air tanah
secara terpadu, dengan mengutamakan pemanfaatan air permukaan.

– 11 –
Pasal 14

Untuk mewujudkan terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi serta pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras.

Pasal 15

Untuk mencapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal, maka penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Pasal 16

(1) Keberlanjutan  sistem  irigasi  dilaksanakan  dengan  dukungan  keandalan  air irigasi dan prasarana irigasi yang baik, untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat petani.

(2) Untuk mendukung keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan membangun bendungan, bendung, waduk dan embung, mengendalikan kualitas air, jaringan drainase yang layak dan memanfaatkan kembali air dari saluran pembuangan/drainase serta menyediakan pompa dan prasarana lainnya.

(3) Dalam menunjang peningkatan pendapatan masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan untuk mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.

BAB V

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI Bagian Kesatu
Pembentukan Kelembagaan

Pasal 17

(1) Untuk   mewujudkan   tertib   pengelolaan   jaringan   irigasi   yang   dibangun
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.

(2) Kelembagaan pengelolaan irigasi terdiri dari instansi yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi.

(3) Mekanisme kerja antara lembaga pengelolaan irigasi diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Perkumpulan Petani Pemakai Air Pasal 18
(1) Petani pemakai air wajib membentuk perkumpulan petani pemakai air secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.

– 12 –
(2) Perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan perkumpulan petani pemakai air pada daerah pelayanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.

(3) Gabungan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat  membentuk  induk perkumpulan  petani  pemakai  air  pada  daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.

Bagian Ketiga

Forum Koordinasi Daerah Irigasi

Pasal 19

(1) Dalam   rangka   koordinasi   pengelolaan   di   daerah   irigasi   yang   jaringan primernya berfungsi multiguna, dapat dibentuk forum koordinasi daerah irigasi.

(2) Fasilitasi dalam penyelenggaraan forum koordinasi daerah irigasi dilaksanakan oleh Dinas SDA.

Bagian Keempat Komisi Irigasi Pasal 20
(1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi di bentuk Komisi
Irigasi Provinsi.

(2) Keanggotaan  komisi  irigasi  provinsi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) beranggotakan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait, wakil perkumpulan petani pemakai air, wakil pemerintah daerah, dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.

(3) Komisi irigasi provinsi membantu Gubernur dengan tugas:

a.  merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;

b.  merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;

c.   merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya; dan/atau

d.  merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi.

(4) Susunan  organisasi,   tata  kerja,  dan  keanggotaan  komisi  irigasi  provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 21

(1) Komisi  irigasi  antar  provinsi  dapat  dibentuk  oleh  para  gubernur  yang bersangkutan.

– 13 –
(2) Keanggotaan    komisi    irigasi    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1) beranggotakan wakil pemerintah kabupaten/kota yang terkait, wakil komisi irigasi provinsi yang terkait, wakil perkumpulan petani pemakai air, dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi di suatu daerah irigasi lintas provinsi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.

(3) Komisi irigasi antar provinsi membantu gubernur terkait dengan tugas:

a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;

b. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;

c. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya; dan/atau

d. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi.

(4) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan komisi irigasi antar provinsi ditetapkan dengan keputusan bersama antar gubernur yang bersangkutan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI Pasal 22
(1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari perencanaan awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

(2) Wujud  partisipasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dalam  bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, tenaga, material, dan dana yang dilakukan baik secara perseorangan atau melalui perkumpulan petani pemakai air.

(3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.

Pasal 23
Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

BAB VII PEMBERDAYAAN Pasal 24
(1) Pemerintah    Daerah    memberikan    bantuan    teknis    kepada    Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemberdayaan Dinas teknis  yang membidangi irigasi dan    pemberdayaan    perkumpulan    petani    pemakai    air,    serta    dalam
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

– 14 –
(2) Pemerintah  Daerah  dapat  memberi  bantuan  kepada  perkumpulan  petani pemakai air dalam melaksanakan pemberdayaan

(3) Pedoman  pemberdayaan   petani  pemakai  air  diatur  lebih  lanjut  dengan
Peraturan Gubernur.

Pasal 25

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya:

a.  melakukan  penyuluhan  dan  penyebarluasan  teknologi  bidang  irigasi  hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;

b.  mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;

c.   memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi; dan/atau

d.  memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

POLA PENGATURAN AIR DAN JARINGAN IRIGASI Bagian Kesatu
Pengakuan atas Hak Ulayat

Pasal 26

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak Guna Air Untuk Irigasi

Pasal 27
(1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.

(2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.

(3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan pengusahaan di bidang pertanian.
(4) Hak guna usaha air untuk irigasi pada lahan yang sudah beralih fungsi dapat digunakan untuk pengembangan ekonomi daerah.

– 15 –
Paragaf 1

Hak Guna Air Untuk Pertanian Rakyat

Pasal 28

(1) Gubernur memberikan hak guna pakai air untuk irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air, pada setiap daerah irigasi yang dimanfaatkan di pintu pengambilan bangunan utama.

(2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin.

(3) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.

(4) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.

(5) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Dinas untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.

(6) Hasil  evaluasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  digunakan  Gubernur sebagai  dasar  untuk  melanjutkan,  menyesuaikan,  atau  mencabut  hak  guna pakai air untuk irigasi.

Paragaf 2

Hak Guna Air, Badan Usaha, Badan Sosial/perseorangan

Pasal 29

(1) Gubernur memberikan ijin hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.

(2) Hak  guna  usaha  air  untuk  irigasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Hak guna usaha untuk air irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Dinas untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
(4) Hasil  evaluasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  digunakan  Gubernur sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha  air untuk irigasi.

– 16 –
Pasal 30

Tata cara dan mekanisme untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Penyediaan Air Irigasi Pasal 31
(1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam
rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.

(2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.

(3) Penyediaan  air  irigasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.

Pasal 32
Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Pemerintah Daerah, mengupayakan :

a.   optimalisasi  pemanfaatan  air  irigasi  pada  daerah  irigasi  atau  antar  daerah irigasi; dan/atau

b.  keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 33

(1) Gubernur mengupayakan ketersediaan, pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi secara optimal.

(2) Alokasi  dan  distribusi  air  irigasi  dilaksanakan  oleh  Dinas  bersama  dengan perkumpulan petani pemakai air di tingkat daerah irigasi.

Pasal 34

(1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas pada daerah irigasi yang berada pada lintas kabupaten/kota dan yang luasnya antara 1.000 hektar sampai dengan 3.000 hektar berdasarkan masukan perkumpulan petani pemakai air.

(2) Penyusunan rencana tata tanam pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah, dilimpahkan kepada Gubernur, kecuali untuk daerah irigasi lintas provinsi.

(3) Penyusunan  rencana  tata  tanam  daerah  irigasi  lintas  provinsi  dilakukan bersama oleh dinas provinsi yang terkait dan dibahas melalui komisi irigasi
antar provinsi.

– 17 –
(4) Rencana  tata  tanam  di  seluruh  daerah  irigasi  yang  terletak  dalam  suatu kabupaten/kota, baik yang disusun oleh dinas kabupaten/kota maupun yang disusun  oleh  Dinas  dibahas  dan  disepakati  dalam  komisi  irigasi kabupaten/kota serta ditetapkan oleh bupati/walikota.

Pasal 35

(1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.

(2) Rancangan  rencana  tahunan  penyediaan  air  irigasi  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) disusun oleh dinas kabupaten/kota atau dinas provinsi berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.

(3) Rancangan  rencana  tahunan  penyediaan  air  irigasi  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi kabupaten/kota atau komisi irigasi provinsi sesuai dengan daerah irigasinya.

(4) Rancangan  rencana  tahunan  penyediaan  air  irigasi  sebagaimana  dimaksud pada ayat  (3) disampaikan  oleh  komisi  irigasi  kabupaten/kota  atau  komisi irigasi provinsi sesuai dengan daerah irigasinya dalam rapat dewan sumber daya air yang bersangkutan guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.

(5) Rancangan  rencana  tahunan  penyediaan  air  irigasi  sebagaimana  dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh bupati/walikota atau gubernur.

(6) Dalam  hal  ketersediaan  air  dari  sumber  air  tidak  mencukupi  sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, perkumpulan petani pemakai air menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 36

Penyusunan rencana tahunan penyediaan air irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 37

Dalam hal terjadi kekeringan  pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan  air  irigasi  sehingga  diperlukan  substitusi  air  irigasi,  pemerintah daerah dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari komisi irigasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

– 18 –
Bagian Keempat Pengaturan Air Irigasi Pasal 38
(1) Pelaksanaan   pengaturan   air   irigasi   didasarkan   atas   rencana   tahunan pengaturan   air   irigasi   yang   memuat   rencana   tahunan   pembagian   dan pemberian air irigasi.

(2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan perkumpulan petani pemakai air mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.

(3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi provinsi sesuai dengan daerah irigasinya dan ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati perkumpulan petani pemakai air di setiap daerah irigasi.

(4) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing

Pasal 39

(1) Pembagian  air  irigasi  dalam  jaringan  primer  dan/atau  jaringan  sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

(2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

Pasal 40

(1) Penggunaan  air  irigasi  di  tingkat  tersier  menjadi  hak  dan  tanggung  jawab perkumpulan petani pemakai air.

(2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air.

(3) Penggunaan  air  di  luar  ketentuan  ayat  (2),  dilakukan  dengan  izin  dari pemerintah daerah.

(4) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Dalam  hal  penyediaan   air   irigasi   tidak  mencukupi,  pengaturan   air   irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Gubernur.

– 19 –
Bagian Kelima Drainase Pasal 42
(1) Untuk mengatur air irigasi secara baik yang memenuhi syarat-syarat teknik irigasi   dan pertanian, maka pada setiap pembangunan jaringan irigasi harus disertai   dengan   pembangunan   jaringan   drainase   yang   merupakan   satu kesatuan sistem dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.

(2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, P3A dan masyarakat menjaga dan/atau meningkatkan kelangsungan fungsi drainase.

(3) Masyarakat   dapat   memfungsikan   kembali   air   drainase  untuk  keperluan pertanian dengan mendapat izin dari Dinas atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya berdasarkan usulan P3A, sepanjang tidak mengganggu fungsi drainase.

(4) Air drainase sedapat mungkin diupayakan untuk dipergunakan kembali sesuai dengan kaidah konservasi.

(5) Kelebihan  air  irigasi  yang  dialirkan  melalui  jaringan  drainase  harus  dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 43

(1) Setiap pemakai air yang menggunakan air untuk irigasi di luar daerah irigasi yang telah ditetapkan dengan cara mengambil langsung dari sumber air permukaan, harus mendapat izin dari Gubernur, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dan/atau irigasi desa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan air untuk irigasi dengan cara mengambil langsung dari sumber air permukaan, ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX

PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI Pasal 44
(1) Pembangunan  dan  peningkatan  jaringan  irigasi  dilaksanakan  berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan tata ruang wilayah, serta sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual.

(2) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Gubernur.

(3) Pengawasan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah.

– 20 –
Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.

(2) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air.

(3) Pembangunan  dan  peningkatan  jaringan  irigasi  tersier  menjadi  hak  dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

(4) Dalam  hal  perkumpulan  petani  pemakai  air  tidak  mampu  melaksanakan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
(5) Badan usaha, badan  sosial, atau perseorangan  yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah dapat membangun jaringannya sendiri untuk keperluan pertanian setelah memperoleh persetujuan Gubernur.

Pasal 46

(1) Pengubahan  dan/atau  pembongkaran  jaringan  irigasi  primer  dan  sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Gubernur.

(2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 47

Pembangunan   dan/atau   peningkatan   jaringan   irigasi   dilakukan   bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.

Pasal 48

Tata  cara  pemberian izin  pembangunan,  pengubahan  dan  atau  pembongkaran jaringan irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI Bagian Kesatu
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 49

(1) Operasi  dan  pemeliharaan  jaringan  irigasi  primer  dan  sekunder  menjadi wewenang  dan  tanggung  jawab  Pemerintah  Daerah  dan/atau  Pemerintah
Kabupaten/Kota, sesuai kewenangannya masing-masing.

– 21 –
(2) Operasi   dan   pemeliharaan   jaringan   irigasi   yang   bersifat       multiguna diselenggarakan dengan mengikut sertakan pemakai jaringan irigasi lainnya yang dikoordinasikan melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

(3) Perkumpulan  petani  pemakai  air  dapat  berperan  serta  dalam  operasi  dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder serta melakukan pengawasan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

(4) Perkumpulan   petani   pemakai   air   dapat   melakukan   pengawasan   atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.

(5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai  air, dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.

(6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab Perkumpulan Petani Pemakai Air  (P3A).

(7) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 50

(1) Untuk penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah diserahkan sementara aset dan/atau pengelolaannya kepada perkumpulan petani pemakai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

(2) Pedoman umum operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 51

Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Bagian Kedua Pengeringan Jaringan Irigasi Pasal 52
(1) Pemerintah  Daerah  menetapkan  waktu  pengeringan  dan  bagian  jaringan
irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan/atau pemeliharaan   jaringan   irigasi   dengan   kesepakatan   perkumpulan   petani pemakai air.

(2) Waktu  pengeringan  dan  bagian  jaringan   irigasi  yang  akan  dikeringkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditentukan secara tepat dan diberitahukan kepada pemakai air irigasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu
sebelum pelaksanaan pengeringan.

– 22 –
(3) Untuk masa pengeringan yang lebih dari 2 (dua) minggu setiap musim hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat dengan persetujuan perkumpulan petani pemakai air dan ditetapkan oleh Komisi Irigasi dan atau Forum Koordinasi.

(4) Waktu dan lamanya pengeringan jaringan irigasi untuk keperluan rehabilitasi dan pembangunan diberitahukan kepada masyarakat pemakai air irigasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengeringan dilakukan.

(5) Badan usaha, badan sosial atau perseorangan yang menggunakan air irigasi untuk kepentingan lainnya selama dilakukannya pengeringan harus dapat menyesuaikan   sedemikian   rupa   sehingga   tidak   merasa   dirugikan   dan
merugikan pihak manapun.

Bagian Ketiga Pengamanan Jaringan Irigasi Pasal 53
(1) Dalam    rangka    operasi    dan    pemeliharaan    jaringan    irigasi    dilakukan
pengamanan   jarigan   irigasi   yang   bertujuan   untuk   mencegah   kerusakan jaringan irigasi dan menjamin kelangsungan fungsinya.

(2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

(3) Pengamanan jaringan irigasi beserta bangunannya ditetapkan garis sempadan sebagai batas penguasaan pagar bagi saluran yang bertanggul maupun saluran yang tidak bertanggul.

(4) Ketetapan  tentang  garis  sempadan  sebagaimana  dimaksud  ayat  (3)  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI LARANGAN Bagian Kesatu
Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 54

Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi, setiap orang dilarang :
a.   menyadap   air   dari   saluran   pembawa,   selain   pada   tempat   yang   sudah ditentukan;

b.  mengambil air bawah tanah pada daerah irigasi yang cara pengambilannya dilakukan dengan mempergunakan alat mekanis, kecuali mendapatkan  izin Bupati/Walikota;
c.   mendirikan,  mengubah  ataupun  membongkar  bangunan-bangunan  lainnya yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi, kecuali mendapat izin Gubernur;

– 23 –
d.  mengambil bahan-bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang serupa mulai dari bendung sampai jaringan irigasi, kecuali mendapat izin Gubernur; dan/atau

e.   membuang benda-benda padat, benda-benda cair dan sampah berupa apapun yang dapat berakibat menghambat aliran air dan pencemaran serta merusak bangunan jaringan irigasi beserta tanahnya.

Bagian Kedua Kelestarian Jaringan Irigasi Pasal 55
(1) Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi dan bangunan-bangunannya dilarang:

a. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunan- bangunannya yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran serta bangunan-bangunannya;

b. menanam jenis tanaman apa saja pada tangkis-tangkis saluran, berem dan alur-alur saluran;

c. menghalangi atau merintangi kelancaran jalannya air dengan cara apapun;

d. menempatkan  sebagian  atau  seluruh  bangunan  apapun,  memperbaharui seluruhnya atau sebagian dalam batas garis sempadan air untuk bangunan;

e. membuat  dan  atau  memperbaharui  pagar-pagar  tetap  (permanen)  baik sebagian maupun seluruhnya dalam batas garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) ; dan/atau

f.  larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) dan (e) berlaku juga untuk jalur tanah-tanah yang terletak di antara saluran irigasi dan tangkis atau jalur yang dibuat untuk keperluan irigasi.

(2) Ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi  perbaikan-perbaikan  yang  tergolong  pemeliharaan biasa pada  jaringan irigasi atau bangunan pelengkapnya.

Bagian Ketiga

Jaringan Irigasi Beserta Bangunan Pelengkapnya

Pasal 56

(1) Untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya, dilarang :
a. menggembalakan dan atau menambatkan ternak pada bangunan-bangunan pengairan atau di luar bangunan;

b. mengambil, menggali atau menggangsir/membobol tanah yang termasuk dalam jaringan irigasi;

c. menanam semua jenis tanaman di tanggul saluran dan tepi saluran maupun di dalam dan/atau sepanjang garis sempadan;

d. membuang sampah dan barang lainnya ke dalam saluran serta merusak bangunan irigasi;

– 24 –
e. menggunakan jalan inspeksi di luar ketentuan yang berlaku;

f.  mengambil  dan  mencabut  lapisan-lapisan  rumput  dan  tanaman  lainnya pada jaringan irigasi;

g. mengalirkan air ke tempat lain dengan cara apapun;

h. menghilir  dan  atau  merendam  kayu,  bambu,  rotan,  keramba  ikan  dan sejenisnya pada jaringan irigasi; dan/atau

i.  membuka dan menutup pintu air tanpa persetujuan perkumpulan petani pemakai air.

(2)  Ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f, g, h, dan i tidak berlaku apabila mendapat izin Gubernur.

BAB XII REHABILITASI JARINGAN IRIGASI Pasal 57
(1)  Pemerintah  Daerah  bertanggung  jawab  dalam  rehabilitasi  jaringan  irigasi primer dan sekunder.

(2) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air.

(3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

(4) Apabila perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

(5)  Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 58
(1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin Gubernur.
(2)  Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier yang mengubah bentuk dan fungsi jaringan harus mendapat persetujuan dari perkumpulan petani pemakai air.

– 25 –
BAB XIII PENGELOLAAN ASET IRIGASI Bagian Kesatu
Umum

Pasal 59

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua Inventarisasi Aset Irigasi Pasal 60
(1)  Dinas melaksanakan inventarisasi aset irigasi dalam pengelolaan aset irigasi setahun sekali.

(2)  Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan yang dilakukan oleh Dinas.

(3)  Badan usaha, badan sosial, perseorangan, perkumpulan petani pemakai air, dan pemerintah desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung   jawabnya   secara   berkelanjutan   untuk   membantu   Pemerintah Daerah, melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

Pasal 61

(1)  Pemerintah  Daerah  menyusun  dan  menetapkan  rencana  pengelolaan  aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.

(2) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.

(3)  Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 62

(1)  Dinas  sesuai  dengan  tanggung  jawabnya  melaksanakan  pengelolaan  aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi.

(2)  Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 63
(1)  Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.

– 26 –
(2)  Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

(3)  Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Pasal 64
Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 65

Petunjuk pelaksanaan mengenai pengelolaan aset irigasi diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Gubernur.

BAB XIV

PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI Bagian kesatu
Pembiayaan Umum

Pasal 66

(1) Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan irigasi digunakan untuk:

a.    pengembangan jaringan irigasi meliputi :

1.   pembangunan jaringan irigasi; dan/atau

2.   peningkatan jaringan irigasi.

b.    pengelolaan jaringan irigasi meliputi :

1.   operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; dan/atau

2.   rehabilitasi jaringan irigasi.

(2)  Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan biaya kegiatan pendukung.

Pasal 67

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 bersumber dari:

a.   anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b.  anggaran pendapatan dan belanja negara;

c.   Badan Usaha, Badan Sosial dan Perorangan;
d.  hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan irigasi; dan/atau e.   pengguna jaringan irigasi lainnya.

– 27 –
Bagian Kedua Pembiayaan Pengembangan Pasal 68
(1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)  Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

(3)  Pembiayaan  pengembangan  bangunan-sadap,  saluran  sepanjang  50  (lima puluh) meter  dari  bangunan-sadap, boks  tersier,  dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

(5)  Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.

(6) Apabila terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Daerah untuk pengembangan  jaringan  irigasi  pada  daerah  irigasi  lintas  provinsi  atau strategis   nasional,   tetapi   belum   menjadi   prioritas   nasional,   Pemerintah Daerah,  Pemerintah  dan/atau  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dapat  bekerja sama dalam pembiayaan.

(7)  Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota tetapi belum menjadi prioritas Daerah, maka Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dalam pembiayaan.

Bagian Ketiga Pembiayaan Pengelolaan Pasal 69
(1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

(2)  Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.

(3)  Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan pemerintah daerah bersama dengan perkumpulan petani pemakai air berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi perkumpulan petani pemakai air.

(4)  Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi  disepakati  pemerintah  daerah  bersama dengan  perkumpulan petani
pemakai air.

– 28 –
Pasal 70

(1)  Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2) Pemerintah  Daerah  mengalokasikan  pembiayaan  pengembangan  dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder.

Pasal 71

(1)  Dalam hal terdapat  kepentingan mendesak oleh Pemerintah Daerah  untuk rehabilitasi jaringan  irigasi  pada  daerah  irigasi  lintas provinsi  atau  daerah irigasi strategis nasional tetapi belum menjadi prioritas nasional, Pemerintah Daerah,  Pemerintah  dan/atau  pemerintah  kabupaten/kota  dapat  bekerja sama dalam pembiayaan.
(2) Apabila terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota, tetapi belum menjadi prioritas provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dalam pembiayaan.

Pasal 72

(1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya.

(2) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

(3)  Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.

(4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Pembiayaan Operasional Pendukung Pasal 73
(1)  Pembiayaan operasional komisi irigasi provinsi dan forum koordinasi daerah irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(2)  Pembiayaan operasional komisi irigasi antar provinsi menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi terkait.
(3) Pedoman pembiayaan operasional kegiatan pendukung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

– 29 –
Pasal 74

(1) Komisi Irigasi Provinsi mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) yang berada dalam satu provinsi.

(2) Komisi  Irigasi  Antar  Provinsi  mengoordinasikan  dan  memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi lintas provinsi.

(3) Koordinasi  dan  keterpaduan  perencanaan  pembiayaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh Komisi Irigasi Kabupaten/Kota.

(4) Koordinasi  dan  keterpaduan  perencanaan  pembiayaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh Komisi Irigasi Provinsi.

BAB XV

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI Pasal 75
(1)  Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Gubernur mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya.

(2)  Dinas berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.

(3)  Pemerintah Daerah menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 76

(1)  Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan, kecuali terdapat :

a. perubahan rencana tata ruang wilayah; dan/atau

b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.

(2) Pemerintah Daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.

(3)  Pemerintah  Daerah  bertanggung  jawab  melakukan  penataan  ulang  sistem irigasi dalam hal:

a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; dan/atau b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
(4)  Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya dengan ketentuan minimal luas dan nilainya sepadan.

– 30 –
BAB XVI KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI Pasal 77
(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat petani mempertahankan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air, melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan non pertanian.

(2)  Untuk  menjamin keberlanjutan  sistem  irigasi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) Pemerintah Daerah bersama masyarakat melakukan pengaturan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi.

BAB XVII

KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI Pasal 78
(1)  Koordinasi  pengelolaan  sistem  irigasi  dilakukan  melalui  dan  antar  Komisi
Irigasi   Kabupaten/Kota,   Komisi   Irigasi   Provinsi,   Komisi   Irigasi   Antar
Provinsi, dan/atau Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

(2)  Dalam  melaksanakan  koordinasi  pengelolaan  sistem  irigasi,  komisi  irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang- sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

(3)  Hubungan kerja antar komisi irigasi dan hubungan kerja antara komisi irigasi dan Dewan Sumber Daya Air bersifat konsultatif dan koordinatif.

(4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan  provinsi,  daerah  irigasi  strategis  nasional,  dan  daerah  irigasi, baik yang sudah ditugaskan maupun yang belum ditugaskan oleh Pemerintah kepada provinsi dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Provinsi.

(5)  Komisi  Irigasi  Provinsi  melakukan  koordinasi  pengelolaan  sistem  irigasi dengan seluruh komisi irigasi kabupaten/kota dan Komisi Irigasi Antar Provinsi.

(6)  Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi dan daerah irigasi, baik yang sudah ditugaskan maupun yang belum ditugaskan oleh Pemerintah kepada provinsi masing-masing dapat dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Antar provinsi.

(7)  Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada  satu  daerah  irigasi  dapat  dilaksanakan  melalui  Forum  Koordinasi Daerah Irigasi.

BAB XVIII PENGAWASAN Pasal 79
(1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan
melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

– 31 –
(2)  Objek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain :

a.   alih fungsi lahan irigasi;

b.  pengambilan air irigasi secara ilegal;

c.   pembongkaran dan perubahan saluran dan bangunan irigasi;

d.  disiplin tata tanam;

e.   tertib pengaturan air irigasi;

f.   kualitas air irigasi;

g.  keandalan fungsi jaringan irigasi; dan/atau h.  kinerja pelaksana pengelola irigasi.
(3)  Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a.   kegiatan  pemantauan dan evaluasi  agar  sesuai  dengan  norma,  standar, pedoman, dan manual;

b.  pelaporan;

c.   pemberian rekomendasi; dan/atau d.  penertiban.
(4) Masyarakat melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

(5) Perkumpulan  petani  pemakai  air,  badan  usaha,  badan  sosial,  dan perseorangan  menyampaikan  laporan  mengenai  informasi  pengembangan dan  pengelolaan  sistem  irigasi  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  kepada Dinas.

Pasal 80

Untuk mendukung pelaksanaan  pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal
79  ayat  (1),  Pemerintah  Daerah  menyediakan  informasi  pengembangan  dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.

Pasal 81
Tata cara pengawasan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENGELOLAAN IRIGASI
Pasal 82

(1)  Penyelesaian    perselisihan    pengelolaan    irigasi    dilakukan    dengan    cara musyawarah.

(2)  Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan,   maka   diselesaikan   sesuai   dengan   peraturan   perundang-
undangan.

– 32 –
BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 83
(1)  Selain Pejabat Penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)  Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh  berhenti  seseorang  tersangka  dan memeriksa  tanda  pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

f.  memanggil   orang   untuk   didengar   dan   diperiksa   sebagai   saksi   atau tersangka;

g. mendatangkan   orang   ahli   dalam   hubungannya   dengan   pemeriksaan perkara;

h. mengadakan  penghentian  penyidikan  setelah  mendapat  petunjuk  dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau

i. melakukan      tindakan      lain      menurut      hukum      yang      dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA Pasal 84
(1)  Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 54, 55  dan 56 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila mengakibatkan kerusakan jaringan irigasi diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

– 33 –
BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 85
Pada  saat  berlakunya  Peraturan  Daerah  ini  perizinan  yang  berkaitan  dengan irigasi dan telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 86
Hal-hal  yang  belum  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  ini,  sepanjang  mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2008

GUBERNUR BANTEN

RATU ATUT CHOSIYAH Diundangkan di Serang
Pada tanggal  30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN,

MUHADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2008 NOMOR 15

– 34 –
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 15 TAHUN 2008
TENTANG IRIGASI

I.      U M U M

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan  penyelenggaraan  pemerintahan  menganut  azas desentralisasi dengan memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi Daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang irigasi.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang Perimbangan Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  pada  dasarnya  mempunyai  tujuan untuk   memberdayakan   dan   meningkatkan   kemampuan   perekonomian Daerah dalam hal ini pembiayaan penyelenggaraan irigasi utamanya menjadi tanggungjawab masyarakat dan pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memberikan kewenangan lebih kepada Propinsi untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota, termasuk kegiatan keirigasian yang bersifat lintas. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraannya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan keadilan, demokratisasi, dan penghormatan terhadap budaya lokal serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah.

Adanya pergeseran nilai air dari sumberdaya milik bersama yang melimpah dan dapat dikonsumsi tanpa biaya menjadi sumberdaya ekonomi yang  menjadi  fungsi  sosial,  adanya  persaingan  pemanfaatan  air  irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain dan makin meluasnya konversi lahan beririgasi untuk kepentingan lainnya memerlukan adanya kebijakan pengelolaan  irigasi  yang  efektif  sehingga  keberlanjutan  sistem  irigasi  dan hak-hak atas air bagi semua pengguna menjadi terjamin.

Sesuai dengan kenyataan tersebut di atas, pemerintah daerah menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Perkumpulan petani pemakai air menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu sesuai dengan permintaan perkumpulan petani pemakai air
dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

– 35 –
Pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier.

Pengelolaan  jaringan  irigasi  meliputi  kegiatan  operasi,  pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

Dengan mengingat keadaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat setempat, jaringan irigasi dapat dimanfaatkan untuk usaha perikanan dan usaha  lainnya  dengan  ketentuan  tidak  menghambat  aliran,  tidak menurunkan kualitas air, tidak merusak jaringan irigasi beserta bangunan turutannya setelah mendapat persetujuan perkumpulan petani pemakai air dan mentaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Dalam rangka pengawasan, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

II.    PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

– 36 –
Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)

ayat (4)

Penyerahan sebagian wewenang dalam ketentuan ini bersifat sementara  dan  dapat  dikembalikan  kepada  pemerintah provinsi. Dalam kesepakatan penyerahan sebagian wewenang sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang berkaitan dengan jenis wewenang yang diserahkan, batas waktu penyerahan, dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyerahan kembali

Pasal 9

Cukup jelas

ayat (1)
Cukup jelas ayat (2)
Cukup jelas ayat (3)
Cukup jelas
ayat (5)
Cukup jelas ayat (6)
Cukup jelas ayat (7)
Cukup jelas ayat (8)
Cukup jelas ayat (9)
Cukup jelas
Pasal 10

Huruf a
Cukup jelas

– 37 –
Huruf b

Yang dimaksud dengan “membahayakan kepentingan umum”, adalah misalnya terputusnya saluran irigasi atau tanah longsor yang   mengakibatkan   terhentinya   pasokan   air   pada   saluran primer sehingga menimbulkan gangguan terhadap hajat hidup orang banyak

Pasal 11

ayat (1)
Cukup jelas ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” antara lain: masyarakat petani, penerima manfaat air irigasi, atau pengguna jaringan irigasi.

Pasal 12

Cukup jelas

ayat (1)
Cukup jelas ayat (2)

Pasal 13

ayat (1)

Pemberdayaan petani pemakai air secara sistematis adalah cara pemberdayaan yang diawali dengan identifikasi permasalahan kebutuhan pembangunan yang mendesak sesuai keinginan yang diperlukan petani dalam peningkatan kemampuan, kemudian diikuti dengan pengukuran kondisi masyarakat petani yang terkait dengan potensi-potensi dan kendalanya meliputi aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi dan sumberdaya serta lingkungan fisik.

Pemberdayaan  yang  terpadu,  yaitu  meliputi  aspek perencanaan, kelembagaan, teknis, dan pembiayaan serta pengelolaan dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan partisipasi dan memandirikan petani dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pemberdayaan dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan sesuai dengan tingkat perkembangan dinamika masyarakat dan mengacu pada proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terkoordinasi oleh instansi terkait

Cukup jelas ayat (2)
Cukup jelas

– 38 –
Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

ayat (1)

ayat (2)

Keberlanjutan sistem irigasi dapat berlangsung jika didukung dengan:

a.    Keandalan air irigasi yaitu kondisi/keadaan dimana air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung produktivitas usaha tani secara maksimal.

b.  Prasarana irigasi yang baik berfungsi sesuai dengan kebutuhan petani, penggunaan teknologi tepat guna dan berwawasan lingkungan.

Cukup jelas ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17
ayat (1)
Cukup jelas ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 18
ayat (1)
Cukup jelas ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19
ayat (1)

Jaringan primer berfungsi multiguna adalah jaringan penyedia air  untuk  berbagai  kepentingan  antara  pemakai  air  irigasi seperti Pertanian, Industri, PDAM, Penggelontoran Kota dalam satu jaringan irigasi. Bila terjadi kekurangan air yang diutamakan untuk kepentingan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.

– 39 –
ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 20

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kabupaten/kota yang terkait” dalam ketentuan ini adalah kabupaten/kota yang di wilayahnya terdapat jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi atau Pemerintah.

Mengingat tanggung jawab pengelolaan sistem irigasi terletak pada pemerintah maka maksud proporsional dalam ketentuan ini   adalah   jumlah   anggota   wakil   pemerintah   lebih   besar daripada jumlah anggota wakil nonpemerintah.

Yang   dimaksud   dengan   “keterwakilan”   adalah   anggota- anggota   komisi   irigasi   tersebut   mewakili   institusi   yang berkaitan dengan pengelolaan sistem irigasi, perkumpulan petani pemakai air, atau kelompok pengguna jaringan irigasi.

Yang dimaksud dengan “pengguna jaringan irigasi” adalah pemanfaat jaringan irigasi selain petani yang mendapatkan hak guna air secara tersendiri.

Tugas komisi irigasi provinsi mencakup daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Gubernur, serta daerah irigasi yang telah ditugaskan kepada pemerintah provinsi oleh Pemerintah.

Pasal 21

Cukup jelas

ayat (1)

Cukup jelas ayat (2)
Cukup jelas ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

ayat (1)

Cukup jelas

– 40 –
ayat (2)

Cukup jelas ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

ayat (1)

ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”bantuan teknis”, antara lain, berupa bimbingan teknis, tenaga, dan/atau peralatan.

Bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota diberikan melalui proses konsultasi dengan tetap mengutamakan prinsip kemandirian.

Cukup jelas ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

ayat (1)

Cukup jelas ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 28

ayat (1)

Cukup jelas ayat (2)
Cukup jelas

– 41 –
ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya  tidak  lebih dari  2  liter  per  detik  per  kepala keluarga.

ayat (4)

Cukup jelas ayat (5)
Cukup jelas ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 29

ayat (1)

Cukup jelas ayat (2)
Hak guna usaha air untuk irigasi dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertaniannya sendiri di luar pertanian rakyat

ayat (3)

Cukup jelas ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

ayat (1)

Cukup jelas ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

ayat (1)

Cukup Jelas

– 42 –
ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 34

ayat (1)
Cukup Jelas ayat (2)
Cukup Jelas ayat (3)
Cukup Jelas ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 35

ayat (1)

Cukup Jelas ayat (2)
Cukup Jelas ayat (3)
Cukup Jelas ayat (4)
Cukup Jelas ayat (5)
Cukup Jelas ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

ayat (1)

Cukup Jelas ayat (2)
Cukup Jelas ayat (3)
Cukup Jelas ayat (4)
Cukup Jelas

– 43 –
Pasal 39
ayat (1)
Cukup Jelas ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 40
ayat (1)
Cukup Jelas ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
ayat (1)
Cukup Jelas ayat (2)
Cukup Jelas ayat (3)
Cukup Jelas ayat (4)
Cukup Jelas
ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 43
ayat (1)
Cukup jelas ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 44

ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pembangunan” dalam ketentuan ini adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada jaringan irigasinya yang mencakup pembangunan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.
Yang dimaksud dengan “peningkatan” dalam ketentuan ini mencakup   peningkatan   jaringan   irigasi   air   permukaan   dan jaringan irigasi air tanah.

– 44 –
Peningkatan jaringan irigasi ditujukan untuk memperluas areal pelayanan, meningkatkan kapasitas saluran atau meningkatkan sistem irigasi, antara lain dari sistem irigasi sederhana ke semi- teknis, dari sistem irigasi semi-teknis ke teknis, dan dari sistem irigasi sederhana ke teknis, misalnya dengan cara penggantian pintu dan pembuatan linning saluran.
Peningkatan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara parsial dan bertahap sesuai dengan kebutuhan

ayat (2)
Cukup jelas ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 45

ayat (1)
Yang termasuk ke dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder adalah kegiatan pengamanan jaringan irigasi dan konservasi air di daerah irigasi.

ayat (2)
Cukup Jelas ayat (3)
Cukup Jelas

ayat (4)
Cukup Jelas ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 46

ayat (1)
Cukup Jelas ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup jelas
Pasal 48

Cukup jelas
Pasal 49

ayat (1)
Cukup Jelas ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)
Cukup Jelas

– 45 –
ayat (4)
Cukup Jelas ayat (5)
Cukup Jelas

ayat (6)
Cukup Jelas ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 50

ayat (1)
Cukup Jelas ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup jelas
Pasal 52

ayat (1)
Cukup Jelas ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)
Cukup Jelas ayat (4)
Cukup Jelas

ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 53

ayat (1)

Cukup Jelas ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “garis sempadan” adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.

ayat (4)

Cukup Jelas

– 46 –
Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

ayat (1)

Cukup Jelas ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 56

ayat (1)

Cukup Jelas ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 57

ayat (1)

Cukup Jelas ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas ayat (4)
Cukup Jelas ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 58

ayat (1)

Cukup Jelas ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

ayat (1)

Cukup Jelas ayat (2)
Cukup Jelas

– 47 –
ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 61

ayat (1)

Cukup Jelas ayat (2)
Cukup Jelas ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 62

ayat (1)

Cukup Jelas ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 63

ayat (1)

Cukup Jelas ayat (2)
Cukup Jelas ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas
Pasal 66

ayat (1)

Cukup Jelas ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 67

Pasal 68

Cukup Jelas

ayat (1)

Cukup Jelas ayat (2)
Cukup Jelas

– 48 –
ayat (3)

Cukup Jelas ayat (4)
Cukup Jelas ayat (5)
Cukup Jelas ayat (6)
Cukup Jelas ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 69

ayat (1)

Cukup Jelas ayat (2)
Yang dimaksud dengan “angka kebutuhan nyata” adalah besaran biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi,  pemeliharaan,  dan  rehabilitasi  tiap  bangunan  dan  tiap ruas saluran untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi

ayat (3)

Cukup Jelas ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 70

ayat (1)
Cukup Jelas ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 71

ayat (1)

Cukup Jelas ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 72

ayat (1)

Bantuan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota    dikoordinasikan    sehingga    dapat    dihindari
bantuan pembiayaan ganda.

– 49 –
ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan

ayat (3)

Cukup Jelas ayat (4)
Yang dimaksud dengan “pengguna jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah pengguna jalan inspeksi irigasi dan pengguna jaringan irigasi

Pasal 73

ayat (1)

Cukup Jelas ayat (2)
Cukup Jelas ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 74

ayat (1)

Cukup Jelas ayat (2)
Cukup Jelas ayat (3)
Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 75

ayat (1)

Cukup Jelas ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 73

ayat (1)

Cukup Jelas ayat (2)
Cukup Jelas

– 50 –
ayat (3)

Cukup Jelas ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 77

ayat (1)

Cukup Jelas ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 78

ayat (1)

Cukup Jelas ayat (2)
Cukup Jelas ayat (3)
Cukup Jelas ayat (4)
Cukup Jelas ayat (5)
Cukup Jelas

ayat (6)

Cukup Jelas ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 79

ayat (1)

Cukup Jelas ayat (2)
Cukup Jelas ayat (3)
Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup jelas

– 51 –
Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

ayat (1)

Cukup Jelas ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 83

ayat (1)

Cukup Jelas ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 84

ayat (1)

Cukup Jelas ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 19

– 52 –

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: